Setelah selesai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di tingkat Kecamatan, pagi ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kab. HSS Tahun 2023. Bertempat di Pendopo Bupati, pada Rabu (23/02/2022).
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Drs. H. Achmad Fikry, M.AP, Sekretaris Daerah Drs. H. Muhammad Noor M.AP, Forkopimda Kab. HSS, para Asisten dan Staf Ahli Setda Kab. HSS, Ketua TP-PKK Kab. HSS, para Kepala Perangkat Daerah Kab. HSS, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, para Camat, MUI, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kewanitaan, Organisasi Profesi, Perwakilan Desa, Dunia Usaha, LSM perwakilan Perguruan Tinggi, Sekolah dan Pondok Pesantren, serta Forum Anak Daerah
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik oleh Kepala Bappelitbangda Kab. HSS M. Arliyan Syahrial, M.Pd. Dimana dalam laporannya beliau menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini diantaranya untuk memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kab. HSS Tahun 2023, serta untuk menyepakati permasalahan dan isu strategis, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah.
Lebih lanjut beliau menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan pra Musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan, lalu dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan yang di laksanakan di 11 Kecamatan secara bergiliran yang dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2022 s.d. 21 Februari 2022.
“Pada rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh daftar pendek sebanyak 344 usulan, dan daftar panjang sebanyak 1378 usulan yang telah diinput dan diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Musrenbang Terpadu (SI MADU).” jelasnya.
Selanjutnya kegiatan juga dirangkai dengan penyampaian prioritas pembangunan Provinsi Kalsel dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir P., S.T., MA.
Bupati HSS dalam arahannya yang sekaligus membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik ini menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana selaras dengan harapan beliau bahwasanya dalam penyususnan rencana kerja Pemerintah Daerah perlu mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan.
Dalam wawancaranya, Bupati HSS berharap masukan – masukan yang diterima pada kegiatan ini dapat disempurnakan untuk membentuk rancangan Musrenbang Kabupaten. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ini adalah tahun terakhir masa jabatan RPJMD 2018-2023, maka angka kuantitatif maupun kualitatif harus bisa tercapai.
“Yang bagus kita pertahankan, yang belum mari kita pacu. Tentu semua tergantung pada kemampuan keuangan daerah.” ucap Bupati HSS.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi tentang Implementasi Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah oleh narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Yudhi Timor Bimo Prakoso, ST., MT., M.SC.
Lalu kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa tanggapan diantaranya dari instansi vertikal di Kab. HSS, tanggapan dari organisasi masyarakat, Lembaga, atau Perguruan Tinggi, dan terakhir tanggapan dari DPRD Kab. HSS. Kegiatan ini ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.
(KOMINFO/HSS/fsr/2022)
