Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), hari ini digelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat/Investor. (Senin,06/02)
Rapat dipimpin oleh Ketua DRPD H. Ahmad Fahmi, SE dan dihadiri oleh Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, S.AP, M.A selaku pihak eksekutif, Wakil Ketua I DRPD Kab. HSS H.Kartoyo, anggota DRPD Kab. HSS, serta jajaran pejabat lingkup Pemerintah Kab. HSS.
Sebanyak 6 fraksi DPRD melalui perwakilan juru bicara membacakan pandangan umumnya terhadap Ranperda untuk dibahas lebih lanjut pada tingkatan rapat berikutnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut karena bertujuan agar tepat sasaran sehingga tercapai pemerataan investasi di kabupaten HSS. Selain daripada itu, Fraksi PKS juga mengusulkan Ranperda ini juga menambahkan kriteria yang bertujuan agar menjangkau semua pelaku usaha, yakni menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan badan usaha serta memperkerjakan penyandang disabilitas.
Kemudian, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sangat mendukung dengan dibentuknya Ranperda tersebut. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, dan memberikan insentif atau kemudahan kepada masyarakat/investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Fraksi Nasdem juga mempertanyakan, dari pemberian insentif dalam dukungan kebijakan fiskal pemerintah daerah dan meningkatkan investasi di daerah dengan dukungan seperti apa.
Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik diajukannya Ranperda ini bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah dimaksudkan guna menarik investor agar melakukan investasi untuk mendukung percepatan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berujung pada kesejahteraan rakyat. Investasi berkorelasi positif denganpendapatan daerah, secara umum dapat dikatakan jika investasi naik maka pendapatan daerah cenderung naik.
Dilanjutkan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menyampaikan bahwa menyetujui Ranperda tersebut. Fraksi Golkar juga menyampaikan bahwa Ranperda ini perlu dititikberatkan pada pola yang bertujuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penekanan angka kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, peningkatan produk domestik regional bruto, serta substansi yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Terakhir, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat mendukung karena dapat mendorong investasi dan tentunya diharapkan nanti akan memberikan manfaat dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran di daerah.
Wakil Bupati HSS selepas rapat menyampaikan bahwa pandangan fraksi dari DPRD terhadap Ranperda akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
“Secara pribadi kami sudah mencatat, termasuk para SKPD mereka juga mencatat apa yang menjadi harapan-harapan dalam Ranperda ini. Mudah-mudahan pada tahap-tahap berikutnya pembahasan Ranperda ini cepat diselesaikan.” ungkap Wakil Bupati.
(Kominfo-HSS/MM/06022023)
