Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mulai hari ini melaksanakan workshop yang akan diselenggarakan selama 3 hari, dalam rangka upaya menuju peningkatan Akreditasi beberapa Puskesmas di HSS. Workshop ini diikuti oleh para Pimpinan Puskesmas dan jajarannya dari seluruh Puskesmas di HSS. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati HSS, Drs. H. Achmad Fikry, M.AP bertempat di Aula Dinas Kesehatan, Jl. Jendral Sudirman, Kandangan (Kamis,28/02/2019).

Kepala Dinas Kesehatan HSS, dr. Siti Zainab dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini ada 10 buah Puskesmas yang masuk dalam tahapan Pre Akreditasi dan Akan Di-Akreditasi. Untuk menghadapi inilah acara Workshop Audit Internal Dan Tinjauan Manajemen Puskesmas ini dilaksanakan. Adapun para peserta berjumlah 5 orang dari masing-masing puskesmas. Untuk narasumber sendiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Tim Pendamping Dinas Kesehatan.
Bupati H. Achmad Fikry sendiri dalam arahannya mengingatkan bahwa setiap organisasi sangat perlu melaksanakan Audit Internal. Hal ini bisa dijadikan evaluasi agar tidak terjebak pada kegiatan rutinitas belaka yang itu-itu saja.
“Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, sehingga mesti tau posisi sekarang dan apa yang harus dikerjakan di masa mendatang. Untuk itulah perlu adanya evaluasi dengan berdasar pada standar kerja yang harus dicapai. Karena puskesmas sifatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga dalam bekerja juga harus secara teamwork yang solid” tegasnya.
Untuk itu menurut Bupati, pemerintah pun tidak segan-segan memberikan reward bagi mereka yang mempunyai kinerja bagus, jelas tidak akan sama bagi mereka yang bekerja apa adanya.

Selesai acara, adalam kesempatan wawancara dengan para wartawan, Bupati menambahkan bahwa saat ini beberapa puskesmas masih ada yang belum memiliki dokter tetap sendiri. Keinginan Pemkab HSS untuk pengangkatan dokter kontrak yang baru, saat ini terbentur dengan moratorium atau peraturan pemerintah pusat yang sudah tidak mengizinkan lagi adanya pengangkatan kontrak baru di tahun 2019 ini. Saat ini pihaknya berupaya untuk mencarikan solusi untuk maslah ini, karena bagaimanapun pelayanan masyarakat adalah yang paling utama.
(Kominfo-HSS/AJP/28022019)