Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSS dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten HSS, Kamis (31/07/2025).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan, S.Ag dan Wakil Ketua II H. Muhammad Kusasi, SE, S.AP, MM. Turut hadir dalam rapat ini para anggota DPRD, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten HSS.
Dalam penyampaiannya, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menjelaskan bahwa penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat untuk mengefisiensikan belanja pegawai daerah, serta menyesuaikan struktur organisasi agar lebih ramping dan fungsional.
“Saat ini kita memiliki 29 OPD. Dengan usulan perubahan ini, akan berkurang menjadi 25 OPD,” ungkap Bupati.
Beberapa OPD yang akan digabung antara lain:
* Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (gabungan urusan koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan).
* Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
* Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sedangkan beberapa perubahan nomenklatur juga dilakukan, seperti:
* Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
* Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
* Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Bupati menegaskan bahwa langkah ini juga sebagai bentuk kesiapan menghadapi ketentuan pemerintah pusat yang mengharuskan belanja pegawai daerah tidak melebihi 30 persen dari total anggaran mulai 1 Januari 2027.
“Saat ini belanja pegawai kita berada di angka 29,22 persen. Kalau melampaui 30 persen, maka pemerintah pusat tidak akan mentransfer dana ke daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa penggabungan OPD ini akan berdampak pada efisiensi jabatan struktural. Oleh karena itu, Pemkab HSS akan melakukan penjaringan pejabat melalui panitia seleksi (Pansel) secara terbuka dan profesional.
“Akan ada assessment untuk menentukan siapa yang berkompeten dan layak menduduki jabatan. Ini dilakukan secara objektif dan transparan,” tegasnya.
Meski langkah ini disebut tidak populer bagi kepala daerah, namun Bupati menyatakan hal ini perlu diambil demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita harus berani, karena ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten HSS,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan juga menyambut baik pengajuan Ranperda tersebut. Ia berharap, kebijakan ini dapat membawa dampak positif terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Mudah-mudahan dengan penggabungan OPD ini, anggaran dapat dikelola lebih efisien dan optimal,” ujarnya.
Dengan adanya langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan birokrasi yang ramping, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
