Rabu (24/7/2019) bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP menyampaikan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna Lanjutan Tingkat I DPRD Kabupaten HSS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS H. M. Kusasi, S.E, S.AP, MM, para Asisten, Staf Ahli, para Kepala SKPD dan Anggota DPRD Kabupaten HSS.
Pada kesempatan itu, dalam pidato Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran, dan dukungan dalam Pemandangan Umum atas Raperda yang disampaikan Eksekutif, yakni Raperda tentang Perubahan APBD TA 2019.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang telah diajukan diantaranya terkait dengan pertanyaan Fraksi PKS diucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari Fraksi PKS terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2019 yang diharapkan kerjasama dan masukan dari Fraksi PKS dalam tahapan-tahapan berikutnya.
Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata. Disampaikannya bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata melakukan kegiatan pembenahan fasilitas pariwisata milik Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi melalui dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, APBD Provinsi maupuan melalui dana Pemerintah Kabupaten.
Selain itu, Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait juga melaksanakan kegiatan yang bersifat promotif pada berbagai event, dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu daya tarik kunjungan ke Kabupaten HSS. Program lainnya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Asosiasi Tour dan Travel (Asita) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten HSS.
Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan, Pemerintah Daerah juga telah mengupayakan pelaksanaan event-event yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi untuk diarahkan pada destinasi pariwisata prioritas di kawasan Loksado, seperti event tour de Loksado yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang yang merupakan event yang pendanaannya dari Pemerintah Provinsi dengan lokasi utamanya di kawasan Loksado. Pemerintah Daerah juga melakukan revisi terhadap besaran tarif karcis masuk kawasan obyek wisata air panas tanuhi, dengan menjadikan tarif satu harga dari sebelumnya Rp5.000 (untuk pengunjung dewasa, dan Rp3.000 untuk pengunjung anak-anak, menjadi satu harga Rp5.000, tanpa pemilahan kategori pengunjung.
Mengenai penanggulangan kerusakan bangunan pasar kandangan dianggarkan pada Dinas Perdagangan dan berkaitan dengan pengelolaan Hotel Rakat Mufakat oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dilakukan pertama, untuk mempertahankan keandalan bangunan, karena cor pada dak atas bangunan pasar yang merupakan bagian dari aset Dinas Perdagangan sudah sangat keropos sehingga mengakibatkan kebocoran dan rembesan air saat musim hujan. Kondisi tersebut juga mengakibatkan kerusakan parah pada plafon di beberapa ruangan aula dan kamar hotel rakat mufakat yang merupakan aset Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
Kedua, perbaikan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kualitas bangunan, sehingga tidak mengesankan adanya pembiaran terhadap kerusakan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah. Jika tidak dilakukan perbaikan maka dikhawatirkan bangunan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan, mengingat hotel rakat mufakat merupakan salah satu alternatif penginapan yang disiapkan untuk pelayanan akomodasi atlet pada Porprov 2021 di Kabupaten HSS.
Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Golkar mengenai peningkatan pelayanan Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten HSS selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ASN yang ditunjukkan dengan penerapan tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja. Dengan penerapan berdasar beban kerja ini diharapkan meningkatkan motivasi, disiplin, seiring dengan peningkatan kesejahteraan ASN yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat Kabupaten HSS.
Adapun mengenai pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas dijelaskan bahwa pada Perubahan APBD TA 2019 ini, belanja modal meningkat sebesar 163,57% yang berkaitan dengan keharusan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban belanja mandatori infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum pemerintah. Dengan peningkatan anggaran tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.
Berkenaan dengan perbaikan jalan sentosa di Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan dan perbaikan jembatan Parigi, dijelaskan untuk perbaikan jalan Sentosa di Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan akan ditangani melalui pemeliharaan rutin jalan, sedangkan untuk penggantian jembatan Parigi menjadi jembatan beton masih belum dianggarkan karena secara teknis kondisi jembatan masih baik (layak) untuk digunakan.
Selanjutnya diucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari Fraksi Nasdem berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2019 ini, dengan harapan kerjasama dan masukan dari Fraksi Nasdem dalam tahapan-tahapan berikutnya.
Begitu juga halnya dengan harapan dari Fraksi Nasdem terkait peningkatan PAD, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah senantiasa memaksimalkan semua potensi sumber PAD yang ada melalui instensifikasi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Lebih lanjut berkenaan dengan saran dari Fraksi Nasdem agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, dan memaksimalkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2019 agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Menanggapi masukan dari Fraksi PDKP2I dan Fraksi Antaluddin berkenaan dengan perbaikan jembatan darurat Rahimin Kecamatan Daha Utara diucapkan terimakasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan yang nantinya akan membuat tanda agar masyarakat pengguna jembatan berhati-hati dan menurunkan kecepatan ketika melintasi jembatan tersebut karena lantai jembatan berupa pelat bordes yang memang dalam kondisi tertentu harus berhati-hati karena permukaan lantai jembatan menjadi licin.
Kemudian menanggapi Fraksi PKB diucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi berkenaan dengan pengajuan Raperda Perubahan APBD TA 2019 yang diharapkan kerjasama dan masukan dari Fraksi PKB dalam tahapan-tahapan berikutnya.
Berkenaan dengan adanya pertanyaan dari Fraksi PKB mengenai saran penempatan kas daerah ke Bank Kalsel Syariah disampaikan bahwa dalam penentuan bank sebagai pengelola kas daerah perlu memperhatikan kinerja dan kemampuan bank tersebut. Karena dalam mengelola kas daerah, bank harus mampu menampung penerimaan daerah setiap hari dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan dari Fraksi Gerindra kenapa penambahan anggaran pada OPD sangat bervariasi, dijelaskan bahwa kenaikan pagu anggaran pada masing-masing OPD bervariasi disebabkan karena bervariasinya keperluan anggaran masing-masing OPD dalam mencapai target keluaran dan hasil yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas dalam RPJMD. Selain itu pula menyesuaikan dengan pagu dana alokasi khusus yang tidak semua SKPD mendapatkannya.
Mengenai sumber dana penambahan Perubahan APBD disampaikan bahwa dana penambahan pada Perubahan APABD TA 2019 bersumber dari penambahan target pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran pada TA 2018.
Terkait saran dari Fraksi Gerindra agar pada kendaraan dinas operasional diberi tulisan atau stiker, dijelaskan bahwa setiap mobil operasional lapangan sudah diberi stiker mobil operasional dan nama OPD pengguna, sedangkan mobil dinas yang digunakan oleh kepala OPD tentu menjadi bahan pertimbangan baik dari sisi penataan aset karena ada kemungkinan OPD pengguna bisa beralih pada pengguna lain yang disesuaikan dengan keperluan.
Terkait saran dari Fraksi Gerindra agar pada kendaraan dinas operasional diberi tulisan atau stiker, dijelaskan bahwa setiap mobil operasional lapangan sudah diberi stiker mobil operasional dan nama OPD pengguna, sedangkan mobil dinas yang digunakan oleh kepala OPD tentu menjadi bahan pertimbangan baik dari sisi penataan aset karena ada kemungkinan OPD pengguna bisa beralih pada pengguna lain yang disesuaikan dengan keperluan.
si Gerindra agar pada kendaraan dinas operasional diberi tulisan atau stiker, dijelaskan bahwa setiap mobil operasional lapangan sudah diberi stiker mobil operasional dan nama OPD pengguna, sedangkan mobil dinas yang digunakan oleh kepala OPD tentu menjadi bahan pertimbangan baik dari sisi penataan aset karena ada kemungkinan OPD pengguna bisa beralih pada pengguna lain yang disesuaikan dengan keperluan.
