Penanganan permasalahan wabah Covid-19 di beberapa daerah memang berbeda satu sama lain, hal ini terkait kebijakan yang diambil oelh masing-masing daerah dalam mengantisipasi penularannya. Atas dasar itulah pengalaman di daerah lain bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya. Hari ini (Rabu,03/06) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, yang ingin mengetahui tentang penangan wabah Covid-19, dalam hal yang berkaitan dengan Ketertiban Umum. Kunjungan ini beranggotakan 5 orang, termasuk Wakil Ketua DPRD Banjar, H. Akhmad Zacky Hafizie, SH,MH. Rombongan sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Banjar, Drs.Kamaruzzaman, M.Si dan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD HSS, Yofie Alfiani, SH.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar 1 jam ini, para wakil rakyat dari Kabupaten Banjar ini banyak menanyakan tentang strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam menangani masalah Covid-19, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Beberapa pertanyaan ini pun ditanggapi oleh anggota Komisi I DPRD HSS, dan selanjutnya diperjelas oleh Kepala OPD terkait yang juga diundang oleh pihak DPRD, antara lain Dinas Polisi Pamong Praja & Damkar HSS dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam kesempatan wawancara selepas dialog usai , Kamaruzzaman selaku Ketua Rombongan mengungkapkan bahwa kunjungan mereka ke DPRD HSS semata-mata ingin melihat dan belajar sejauh mana dampak sosial yang terjadi di HSS akibat wabah Covid-19. Menurutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab HSS dalam menanganinya ini, sangat baik sekali dan akan menjadi bahan kajian nanti untuk Kabupaten Banjar. Seperti diketahui HSS hingga saat ini masih bertahan dan belum berstatus PSBB, sementara Kabupaten Banjar sudah berstatus PSBB.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD HSS, Yofie Alfiani menyampaikan bahwa sebagaimana Kabupaten Banjar, rencananya DPRD HSS juga akan mengkaji pembentukan Pansus Covid-19.
“Hal ini penting karena memang APBD kita yang mengalami perubahan besar untuk penanganan Covid-19 ini, dan kita akan memposisikan diri sebagai pengawas, untuk mengontrol dan mempertanyakan tentang sejauh mana penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini” ungkapnya.
Dalam pertemuan ini, dari pihak legislatif hadir seluruh anggota Komisi I DPRD HSS, sementara dari pihak Eksekutif hadir pula Kepala Dinas Pol PP & Damkar, Drs.H.Iwan Friadi, MAP dan perwakilan Dinas PMD HSS. Sesaat usai pertemuan diserahkan cindera mata dari DPRD HSS kepada rombongan DPRD Banjar.
(Kominfo-HSS/AJP/03062020)
