Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor, SE., S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Wilayah Banua Enam yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KH. Dr. Idham Khalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rabu (11/2).
Bupati HSS hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., serta para Kepala OPD terkait sebagai bentuk keseriusan dan komitmen daerah dalam menangani persoalan banjir yang kerap berdampak pada aktivitas masyarakat.
Rapat koordinasi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bappeda Provinsi Kalsel ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pengendalian banjir di kawasan Banua Enam, yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong dalam lingkup hidrologi Wilayah Sungai (WS) Barito.
Dalam arahannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sinergi dan kolaborasi lintas kabupaten yang terpadu serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama-sama, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Banua Anam beserta jajaran dinas terkait untuk membahas persoalan banjir ini. Jangan sampai ini menjadi seremonial saja. Jadi harus ada aksi yang dilakukan,” tegas H. Muhidin.
Sebagai langkah awal, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sodetan, yaitu saluran air buatan untuk mengalihkan sebagian debit air sungai saat volume tinggi, guna mengurangi beban aliran utama dan mencegah banjir di kawasan padat penduduk.
“Jadi kita kolaborasi antara Provinsi dengan Kabupaten di Banua Anam untuk pembuatan sodetan. Kita akan anggarkan di perubahan tahun ini,” jelasnya.
Rapat yang dihadiri langsung oleh enam kepala daerah ini juga ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Penanganan Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen bersama untuk melaksanakan program pengendalian banjir secara terkoordinasi dan terpadu lintas wilayah administrasi guna meminimalisir dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan langkah-langkah strategis, meliputi normalisasi sungai khususnya Sungai Amandit yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) III, serta melakukan perencanaan pembangunan sodetan di titik-titik yang diperlukan.
Kegiatan ini turut diisi dengan pemaparan Rencana Aksi Pengendalian Banjir WS Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, serta konsep pengendalian banjir kawasan Banua Anam berdasarkan desain perencanaan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui rakor ini, diharapkan terwujud komitmen nyata dalam menghadirkan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan. Upaya ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, tetapi wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, serta memastikan masyarakat Banua Anam dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.
