Hari pertama masuk kerja pasca Lebaran, Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs.H. Achmad Fikry, MAP hari ini (Senin, 17/05) mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se-Indonesia yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo & Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui telekonference di Media Center Setda HSS, langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Rakor yang dilaksanakan kali ini wajib diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah masing-masing daerah. Bahkan saking ketatnya, pihak Panitia Kepresidenan langsung memantau dan memanggil para peserta Kepala Daerah satu-persatu. Apabila 15 menit sebelum acara dimulai masih ada peserta dari salah satu daerah yang belum hadir atau masih ruangan terpantau masih kosong, maka akan langsung di logout dari telekonference dan dianggap tidak hadir.
Di Media Center Setda HSS sendiri, sebagai mana biasa Bupati H. Achmad Fikry selalu hadir lebih awal. Bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, turut mendampingi pula Forkopimda lengkap. Hadir Dandim 1003 Kandangan, Letkol. Arm. Dedy Soehartono, SIP, Kapolres HSS, AKBP. Siswoyo. S.IK, M.Hum, Kepala Kejaksaan Negeri HSS, Agus Rujito, S,H, MH, Kepala Pengadilan Negeri Kandangan, Yunto Safarillo HT, SH. MH, Ketua DPRD HSS, H. Ahmad Fahmi, SH,dan Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H.Muhammad Noor, MAP serta para Asisten.
Sebelum acara dimulai, kegiatan ini juga dijadikan ajang silaturrahmi Bupati dengan Forkopimda untuk saling mengucapkan Selamat Lebaran, walau tanpa harus berjabat tangan. Sebagaimana dimaklumi Idul Fitri tahun ini masih dalam suasana Pandemi Covid-19, sehingga berbagai kegiatan Open House atau Silaturrahmi Lebaran belum bisa dilaksanakan. Oleh karenanya moment Rakor kali ini sekaligus dijadikan ajang silaturrahmi dadakan antar Pejabat Teras di Kabupaten HSS inI.
Rakor Kepala Daerah ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan diikuti oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, dengan agenda utama penyampaian arahan dari Presiden Republik Indonesia.
(Kominfo-HSS?AJP/17052021)
