Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar di seluruh kecamatan secara bergilir. Hari ini kesempatan Kecamatan Daha Utara yang mendapat giliran melaksanakan Musrenbang, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara, Rabu (26/01).
Musrenbang ini, dibuka secara resmi oleh Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M. AP yang juga dihadiri Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, S. AP, MA. Sekda Kab. HSS Drs. H. M. Noor, M. AP, Anggota DPRD Kab. HSS Dapil III, Asisten dan Staf Ahli Setda Kab. HSS, Kepala Perangkat Daerah beserta Pejabat teknis, Ketua MUI Kec. Daha Utara, Ketua TP PKK Kecamatan Daha Utara beserta anggota, Forum Anak, dan para Kepala Desa se Kecamatan Daha Utara.
sebelum acara Musrenbang dimulai, Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry,M.AP terlebih dahulu menyerahkan penghargaan bagi desa yang lunas dalam pembayaran PBB juga penyerahan piagam penghargaan kepada kecamatan dan desa-desa diwilayah Kecamatan Daha Utara atas upaya dan partisipasinya dalam mensukseskan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten HSS.
Kegiatan musrenbang tersebut, diawali dengan laporan Camat Daha Utara H. Syamsuri, S. STP, M.Si menyampaikan, musrenbang tingkat desa telah dilaksanakan pada bulan September 2021. “Kemudian dari musrenbang di desa ada usulan yang telah di input pada aplikasi, dilanjutkan dengan dilakukan pra musrenbang ada 19 usulan skala prioritas yang mencakup dari bidang infrastruktur, bidang perekonomian dan bidang sosial budaya untuk menjadi prioritas dalam menunjang produktivitas dan mobilitas warga”,tambahnya.
Pada kesempatan ini juga, Camat Daha Utara mewakili atas nama masyarakat Daha Utara mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran untuk perhatian dalam pembangunan fisik dan non fisik mutlak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Kecamatan Daha Utara.
Dalam arahan sekaligus membuka musrenbang ini, Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP berharap agar musrenbang ini dapat mencapai kesepakatan untuk dibawa ke musrenbang tingkat kabupaten.
Bupati juga menginformasikan bahwa pemerintah di tahun 2023 anggaran masih belum menggembirakan dan masih terbatas karena adanya covid. Dirinya berharap sistem perencanaan dari musrenbang nanti bisa menentukan skala prioritas yang paling mendasar.
Pada kesempatan ini juga, Bupati HSS mengungkapkan, dalam proses pembangunan ada yang murni hanya dilakukan oleh pemerintah, ada pula pembangunan yang harus di padukan dengan masyarakat.
“salah satu contohnya adalah saat pemerintah mau membangun fasilitas umum maka harus ada peran serta masyarakat seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya”,kata Bupati.
Bupati HSS juga mengatakan peran serta masyarakat ini menjadi kunci penting suksesnya sebuah pembangunan sebaliknya pembangunan akan terkendala jika tidak ada peran serta masyarakat.
Pada kesempatan ini, Bupati HSS mengatakan salah satu contoh untuk wilayah Nagara adalah dalam pembangunan jembatan Nagara yang terpaksa di tangguhkan, akibat masyarakat sekitar tidak setuju dengan biaya pembebasan lahan yang di ajukan oleh pemerintah.
“Pada lembangunan jembatan Nagara itu kuncinya ada di tangan masyarakat, kalau masyarakat setuju dengan harga pembebasan lahan maka pembangunan akan jalan, tapi kenyataannya mereka tidak setuju, mematok harga dengan cukup tinggi” ungkap Bupati.
Dikatakan juga, pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam menetapkan harga untuk pembebasan lahannya. “Ada tim appraisal atau penilai yang menentukan harganya ganti ruginya dan pemerintah sesuai aturan tidak boleh melangkahi dari harga yang di tetapkan oleh tim apprasial’,ungkapnya.
Bupati HSS mengatakan bukannya pemerintah tidak semangat menyelesaikan jembatan, sangat semangat sebenarnya namun karena ini tidak bisa apa boleh buat, “kami tidak boleh menaikkan dari angka yang ditetapkan oleh tim apprisal, bukan masalah uangnya tapi karena aturan yang tidak membolehkan jadi tolong di pahami kawan-kawan semua agar jangan saling menyalahkan”, ungkap Bupati.
“jika harus menggeser titik lokasinya, maka disilahkan saja karena konsep awal pembangunan jembatan ini adalah urun rembuk masyarakat dua desa yang berseberangan dan telah ditetapkan di mana titiknya”,kata Bupati.
“pemerintah pada posisi oke-oke saja, ditetapkan lokasinya di situ maka akan diturunkan tim penilai untuk menilai harga, jadi pemerintah serius tidak setengah-setengah dalam urusan ini dananya sudah dianggarkan, jadi di sini saya luruskan agar jangan saling menyalahkan” jelasnya.
