CAPAI NILAI MCP TERTINGGI DI KALSEL, KPK RI BERI APRESIASI UNTUK KABUPATEN HSS

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang selalu giat melakukan upaya peningkatan kinerja dan pelayanan yang bersih, pagi ini menerima pujian langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Hal ini terungkap dalam acara Koordinasi & Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan pagi ini di Pendopo Bupati Kandangan. Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat HSS ini dihadiri langsung oleh Bupati Drs. H. Achmad Fikry, M.AP, Sekretaris Daerah Drs.H. Muhammad Noor, M.AP dan para Kepala Perangkat Daerah. (Rabu, 07/06).

Bupati H. Achmad Fikry dalam sambutan selamat datangnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Tim dari Bidang Koordinasi & Supervisi KPK RI yang sudah bersedia datang serta memberikan berbagai masukan dan supervisi kepada Pemkab HSS.
“Alhamdulillah, selama ini komunikasi dan koordinasi kita dengan KPK berjalan dengan baik, sehingga KPK selalu bersedia mendampingi kita untuk bisa selalu memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu” ungkapnya.
Bupati juga mengharapkan agar capaian prestasi yang sudah baik jangan membuat bangga diri, dan sebaliknya kalau di daerah lain ada yang lebih bagus, agar bisa dijadikan referensi.
Kepada Tim KPK RI kesempatan koordinasi kali ini juga dijadikan H. Achmad Fikry untuk berpamitan seandainya untuk acara koordinasi di waktu mendatang dirinya sudah purnatugas sebagai Bupati HSS.

Sementara itu Tim dari Bidang Koordinasi & Supervisi KPK RI diwakili Azril Zah menyampaikan kegembiraannya bisa berkunjung kembali ke HSS.
“Kami sangat mengapresiasi yang luar biasa karena Kabupaten HSS ini merupakan kabupaten No.1 di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nilai MCP sebesar 96,08%. Ini sangat istimewa, kalau di perkuliahan berarti mencapai nilai A-plus” ungkapnya yang disambut applaus hadirin.
Ditambahkan Azril, ini artinya bahwa segala program yang diinisiasi oleh KPK RI telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Pemkab HSS. MCP (Monitoring Center For Prevention) sendiri merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
(Kominfo-HSS/AJP/07062023)