Selasa (16/7/2019) bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) digelar Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten HSS dalam rangka Membahas dan Penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA 2019.
Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten HSS tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS H.Akhmad Fahmi,SE. Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Drs.H.Muhammad Noor,M.AP, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS Rodi Maulidi, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten HSS Drs.H.Hubriansyah,M.AP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Ir.H.Saifullah, para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS beserta beberapa pejabat terkait yang membahas perubahan anggaran di SKPDnya masing-masing dan 10 anggota DPRD dari 14 orang anggota Badan Anggaran DPRD.
Pada rapat Badan Anggaran tersebut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten HSS selaku Eksekutif dan DPRD Kabupaten HSS selaku Legislatif, yang ditandatangani Bupati HSS diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS serta Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Drs.H.Muhammad Noor,M.AP menyampaikan terima kasih kepada pihak Legislatif, atas waktu yang dijadwalkan untuk Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten HSS dengan harapan pembahasan berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat HSS.
Kemudian Sekretaris Daerah mengungkapkan sebagaimana yang disampaikan Bupati HSS saat penyampaian Rancangan Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 sehari yang lalu, ada beberapa perubahan yang dilakukan, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelayanan Umum Rumah Sakit, perubahan pendapatan Dana BOS Sekolah dan lain-lain. “Beberapa perubahan yang dilakukan diharapkan dapat didiskusikan dan mendapat persetujuan sebagaimana mestinya”, ujar Sekda.
Sekretaris Daerah menambahkan untuk perubahan, diarahkan agar penggunaan saldo anggaran lebih digunakan untuk belanja daerah serta mengakomodir pergeseran anggaran antar SKPD
