Siang ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di daerah ini. Rapat yang digelar di Gedung Idham Chalid, Komplek Sekretariat Pemprov Kalsel. dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin dan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah, Kepala BPBD, serta jajaran terkait se-Kalsel. Untuk HSS kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S. Sos, M.AP. (Senin, 3 Agustus 2025).
Gubernur Muhidin menyatakan bahwa tujuan utama rapat ini adalah merumuskan kesiapsiagaan menghadapi karhutla berdasarkan data potensi kerawanan yang ada.
“Hari ini sengaja semua kepala daerah kami minta untuk menyampaikan kondisi potensi karhutla di wilayah masing-masing. Sehingga semua pihak terkait yang diundang hari ini, kami harap bisa memberikan saran atau masukan ataupun teknis penanganan yang perlu dilakukan sebagai tanggung jawab bersama” tegasnya.
Menurut gubernur, hasil rapat ini nantinya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya dengan pemerintah pusat, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BMKG pusat yang rencananya dijadwalkan pada 19 Agustus 2025 mendatang. Gubernur juga akan mengeluarkan Surat Edaran yang berisi instruksi, termasuk pembuatan dan penambahan Posko Pantau, serta fasilitas dan sarana yang harus dimiliki di setiap daerah.
Menanggapi arahan Gubernur, seusai rapat Wakil Bupati HSS, H. Suriani, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten HSS telah melakukan langkah antisipasi sejak lama, seperti sosialisasi, apel kesiapsiagaan dan surat edaran bersama MUI. Menurutnya karhutla memang selalu menjadi prioritas dan atensi di setiap tahun. HSS sudah memiliki pompa air di setiap desa, bahkan beberapa desa memiliki lebih dari satu unit mobil pemadam kebakaran.
“Yang belum dan segera akan kita lakukan ke depan adalah pembuatan embung berupa kolam atau sumur, sebagai wadah untuk menjamin ketersediaan air sebagai sarana paling urgen di tempat yang jauh dari sumber air,” ungkapnya.
H. Suriani juga menegaskan komitmen HSS untuk mendukung program Pemprov Kalsel.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD HSS, Kusyairi, S. Sos, M.IP yang turut mendampingi Wabup menambahkan bahwa potensi rawan karhutla di HSS tertinggi berada di wilayah Daha.
“Kendala kami setiap tahun sama, yakni beratnya medan yang sangat sulit diakses, baik melalui darat maupun air. Sehingga kami selalu meminta bantuan provinsi untuk melakukan pemadaman melalui udara sebagai satu-satunya jalan,” jelasnya.
Baik Wabup maupun Kalak BPBD juga menyambut baik rencana program cetak sawah dari Pemprov Kalsel untuk meminimalisir karhutla, yang dinilai sangat bagus.
Rapat ini juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait lainnya, seperti Forkopimda Kalsel, BMKG Kalsel, Damkar, para Kepala OPD Pemprov Kalsel, pihak Lanud Syamsudin Noor, serta jajaran BPBD seluruh daerah se-Kalsel.
(Kominfo-HSS/AJP/03082025)
