Bupati Hulu Sungai Selatan Drs. H. Achmad Fikry, M.AP didampingi Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP dan Inspektur Kab. HSS Ir. Rusmajaya, MT hadiri Webinar Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia secara virtual di Media Center Setda Kab. HSS, Kamis (23/12).
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi. SPI dimanfaatkan untuk indikator pencegahan korupsi serta melakukan upaya pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Hasil SPI akan direkomendasikan untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi.
KPK sendiri telah melakukan kegiatan SPI sejak tahun 2016, kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan pakar/pemagku kepentingan (eksper/ stakeholder).
SPI tahun ini melibatkan 255.010 responden. Pada hasil SPI tahun 2021, untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat nilai SPI 79.80 berada diatas rata-rata indeks Integritas nasional dan berada di urutan pertama dibandingkan kabupaten/kota se-Kalsel bahkan lebih tinggi dari Pemprov Kalsel.
Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP mengatakan meskipun secara resmi belum ditayangkan untuk Kab. HSS, tapi Pemkab HSS sudah dapat dokumennya.
“Secara umum nilainya bagus, tapi yang paling bagus apabila di angka 100%, sedangkan kita masih belum 100%. Ini akan kami bahas di rakor bulan ini, mengenai titik-titik mana yang perlu kita perbaiki menurut penilaian internal maupun eksternal,” ucapnya.
Dikatakan Bupati, banyak manfaat dari SPI ini, yaitu bagaimana Pemkab HSS mengupayakan untuk mencegah korupsi, termasuk juga penyalahgunaan fasilitas kantor.
“Ini diharapkan nantinya kita bisa lebih cermat dalam penggunaan fasilitas kantor, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, meskipun kita sadar bahwa tidak semua pejabat kita punya mobil pribadi. Jadi, persoalan itu yang harus kita pertimbangkan. Kita akan batasi jika tidak penting tidak digunakan, tapi kalau penting silakan dipergunakan,” tuturnya.
Bupati sudah membaca dan akan mempelajari materi dari KPK ini. Beliau sangat tertarik dengan expert, dari luar nilainya bagus, ternyata mereka bukan hanya sekedar responden tapi juga berinteraksi dengan pegawai-pegawai. Meskipun mereka menyarankan ada titik-titik rawan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi korupsi di sana, termasuk responden tadi mengatakan disini tidak ada jual beli jabatan, di semua jenjang tidak ada suap jabatan.
“Mudah-mudahan dengan launching hari ini kita bisa koreksi diri kita masing-masing, Pemda khususnya HSS untuk bisa memperbaiki SPI di tahun depan, agar ada SOP serta langkah-langkah konkret pada masing-masing unit kerja yang berpenilaian untuk bisa menjadi standard agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya.
