Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPKP Perwakilan Prov. Kalsel), bertempat di Pendopo Kab. HSS, Senin (24/07).
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini bertemakan “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”.
Selaku penyelenggara, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalsel Rudy M. Harahap, Ak, MM, PhD., CGCAE, menyampaikan alasan Kab. HSS menjadi tuan rumah kegiatan workshop ini, karena Kab. HSS selalu menjadi unggulan, dan alasan kedua karena ingin mengubah Kab. HSS yang merupakan learning organization menjadi teaching organization.
Mengawali sambutannya, sebagai tuan rumah Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan para peserta kegiatan. Tidak lupa pula Bupati mengucapkan terima kasih atas dipercayanya Kab. HSS sebagai tuan rumah kegiatan ini.
Disampaikan Bupati H. Achmad Fikry, bahwa Kab. HSS terdiri atas 144 desa yang terbagi dalam 11 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 20 desa sudah menjadi desa mandiri, 92 desa maju, dan 32 desa merupakan desa berkembang. Sejak tahun 2021, di Kab. HSS sudah tidak ada lagi desa tertinggal/ sangat tertinggal.
“Melalui kegiatan workshop yang dilaksanakan di tempat ini, kami berharap dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produkrivitas, untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” tutur Bupati.
Kegiatan resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakilkan kepada Staf Ahli Gubernur Bidan Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, SH, MM. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, berharap agar kegiatan ini semakin meneguhkan tekad dan semangat untuk memajukan desa dan meningkatkan perekonomian melalui pedesaan.
Diskusi dimoderatori oleh Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, adapun narasumber dalam diskusi pada kegiatan workshop ini sebanyak 5 orang, yaitu :
1. Anggota Komite IV DPD RI H. Gusti Farid Hasan Aman, SE.Akt, MBA membahas terkait Pengawasan DPR/DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa.
2. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI Iskandar Novianto, Ak, M.Si, CFrA, CA, QIA, CIPSAS, CGCAE, CRGP, CGAE, membahas tentang Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa.
3. Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Kalsel Widhia Arie Prajoga Wijata, MM, membahas tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.
4. Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalsel diwakili Kejari HST Faizal Banu, SH, M.Hum membahas terkait Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Sekda Prov. Kalsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidan Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, SH, MM membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembacaan pernyataan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama. Kemudian diserahkan sertifikat atas tercapainya level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks Kab. HSS tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPKP kepada Bupati HSS dan Plt. Inspektur HSS.
Selain itu juga diserahkan penghargaan kepada desa terinisiatif dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang diberikan kepada Desa Indrapura Kec. Martapura Kab. Banjar, Desa Lok Binuang Kec. Telaga Langsat Kab. HSS, Desa Rantau Bujur Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU yang diserahkan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalsel Hj. Raudatul Jannah kepada Kepala Dinas PMD Kab. Banjar, Kepala Dinas PMD Kab. HSS, dan Kepala Dinas PMD Kab. HSU.
Diakhir, diserahkan plakat kepada para narasumber workshop oleh Kepala BPKP Perwakilan Prov. Kalsel.