Tahun 2021 ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Hal tersebut diumumkan setelah Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M. Ali Asyhar S.E., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Achmad Fikry, M.AP di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel Banjarbaru, Senin (24/05).
Prestasi ini merupakan kali ke delapan diperoleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama kali, Kab. HSS menerima Opini WTP pada Tahun 2014 atas LHP TA 2013.
Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga tepat waktu bahkan merupakan kabupaten pertama di Kalsel yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun ini.
Selesai kegiatan, dalam wawancaranya Bupati HSS H. Achmad Fikry merasa bersyukur hari ini telah menerima Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan LKPD Tahun 2020 dari Kepala BPK RI kepada DPRD dan Pemerintah Kab. HSS.
“Dari sambutan beliau, banyak hal yang telah kita capai termasuk beberapa hal yang harus mendapat perhatian ke depan, pada kesimpulannya beliau telah menyatakan BPK RI Perwakilan Kalsel telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke delapan kalinya. Kami bersyukur hasil kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab HSS telah mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan opini itu. Opini yang kita terima hari ini adalah motivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi ke depan, untuk bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah,” tuturnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan akan terus mengingat apa yang disampaikan BPK saat mereka melakukan pembinaan di HSS, bahwa opini yang diterima harus berkorelasi dengan 4 indikator utama, untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan menekan angka pengangguran terbuka, sehingga semua rupiah diarahkan untuk mencapai 4 indikator itu, sehingga opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik lagi.
Pada kesempatan yang baik ini Bupati mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel beserta pejabat struktural dan fungsional khususnya pemeriksa yang kemarin melakukan pwmeriksaan kurang lebih 2 bulan di Kab. HSS yang telah banyak memberikan support, motivasi, untuk berbuat lebih baik lagi ke depan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah. Beliau mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih dan mempertahankan WTP untuk tahun 2021 ini.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas capaian Opini WTP ke delapan kali, dan yang surprise hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang pertama kali di wilayah Provinsi Kalsel. Disamping itu, capaian-capaian pengelolaan keuangan di Pemkab HSS menunjukkan peningkatan kualitas. Jadi kami memberikan Opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada yaitu 4 kriteria apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar,” ungkapnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel berharap capaian-capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepan.
“Dan dari simpulan kami, pengelolaan keuangan Kab. HSS bisa dibilang yang paling baik diantara pemerintah daerah di Kabupaten/kota Kalsel, dan yang penting kami mengharapkan Opini WTP itu bisa betul-betul selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat,” katanya.
Turut hadir, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, S.AP, MA, Ketua DPRD Kab. HSS H. Akhmad Fahmi, SE, Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Kepala Bakeuda Drs. H. Nanang Fahrurrazi M. Noor, M.Si, Inspektur Ir. Rusmajaya, MT, serta jajaran.
(Kominfo-HSS/Agtf/24052021)
