Bertempat di aula Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa Dan Poltik Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diadakan dialog antara jajaran BPPD, beberapa Kepala OPD lingkup Pemkab HSS dengan Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang melakukan kunjungan ke daerah ini. Anggota Dewan yang melakukan kunjungan ini berjumlah 5 orang yang mewakili beberap Dapil di Hulu Sungai, yang tergabung dalam Komisi I. Dialog ini dipandu oleh Kepala BPPD & Kesbangpol, Drs. Efran, M.AP (Kamis,21/02/2019).
Ketua Komisi I yang Membidangi Pemerintahan Dan Hukum, yang tupoksinya juga mengurusi masalah penanggulangan bencana daerah, H. Sa’dilah mengungkapkan bahwa kedatangan mereka dengan tujuan utama yakni memonitor potensi tingkat kerawanan bencana dan kesiapan daerah dalam hal penanggulangan bencana, terutama berkenaan dengan musim hujan yang sudah terjadi saat ini..Selain itu juga menyerap usulan dan permasalahan kalau memang ada seputar kebencanaan dan lainnya.
“Kami berjumlah 10 orang, yang masing-masing terjun ke lapangan untuk memonitor potensi kerawanan bencana di beberapa kabupaten di Kalsel.” tambahnya.
Sementara itu Kepala BPPD Kesbangpol HSS, Drs. Efran, M.AP memaparkan beberapa potensi bencana di HSS beserta titik lokasinya. Menurutnya ada 5 jenis potensi bencana di HSS, yakni Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan.
“Untuk masalah Banjir, dengan adanya Bendungan Amandit, sekarang ini bencana banjir sedikit berkurang dan lebih terkendali.Tanah longsor di loksado, ada beberapa titik namun kendalanya itu merupakan jalan provinsi yang memang harus sebenarnya menjadi kewenangan provinsi. Sehingga sangat pas adanya anggota Komisi I yang saat ini berkunjung, agar bisa mempercepat koordinasi dengan provinsi untuk masalah ini ke depan” tambahnya.
Untuk karhutla kendala yang selama ini dimiliki adalah karena memang kondisi alam HSS yang sudah sedemikian rupa, dengan sangat luasnya lahan hutan gambut yang ada. Tidak ada akses jalan darat maupun air, sehingga perlu koordinasi dengan BPPD provinsi. HSS sendiri saat ini masih dalam status Siaga Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Longsor yang ditetapkan sampai 31 Maret 2019.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel berjanji akan membawa beberapa permasalahan ini dalam pembicaraan tingkat provinsi, sehingga beberapa kendala yang memang tidak bisa diatasi oleh Kabupaten agar dapat ditangani oleh pihak provinsi. Dialog ini juga dihadiri oleh Kepala BPPD Provinsi Kalsel Drs. H. Mahyudin, M.AP, beberapa perwakilan dinas dan instansi terkait, perusahaan sawit, dan para camat daerah terdampak rawan bencana.
(kominfo-HSS/AJP/21022019)
