Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) melaksanakan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. HSS Tahun 2023 di Pendopo Bupati HSS, Selasa (15/03).
Pelaksanaan Musrenbang RKPD ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diselenggarakan Musrenbang RKPD di kabupaten dengan maksud untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas daerah, program kegiatan dan indikator serta tatib kinerja lokasi dan penyelarasan program kegiatan pembangunan kabupaten dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi.Musrenbang RKPD Kab. HSS Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkontribusi Terhadap Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”.Musrenbang ini dibuka oleh Bupati HSS Bupati HSS Drs. H. Achmad Fikry, M.AP. Dalam sambutannya Bupati mengatakan kepada Bappeda dan Dinas PU Prov. Kalsel bahwa ada satu usulan yang selalu diusulkan ke provinsi, yaitu meminta agar konektivitas antar kabupaten bisa terbuka.”Saat ini pemerintah Provinsi Kalsel telah menggarap jalan Margasari, kami juga saat ini terus menggarap jalan di Kecamatan Daha Barat. Kami ingin suatu saat akan tersambung Margasari dengan Bajayau Daha Barat, kalau itu bisa terwujud maka kita bisa membuka akses, Amuntai ke Banjarmasin tidak perlu lewat Kandangan, cukup masuk lewat Babirik – Negara – langsung ke Margasari,” ucapnya.Lebih lanjut, Bupati HSS meminta kepada Balai Sungai Prov. Kalsel agar bisa membantu mengkaji penyebab banjir.”Ini sangat penting agar tidak terjebak hanya mengatasi banjir tetapi tidak berpikir apa penyebab banjir sesungguhnya,” lanjutnya.Selain itu, Bupati H. Achmad Fikry pada Musrenbang RKPD ini berharap agar tidak hanya memikirkan masalah pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan yang non fisik karena kondisi masyarakat juga tidak kalah pentingnya.Diakhir, Bupati HSS berharap semoga nanti ada tambahan anggaran yang bisa mengakomodir semua harapan masyarakat sampai tahun 2023. Karena tahun 2023 adalah tahun terakhir masa jabatan, dan akan mencapai target-target yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Disamping itu, Plt. Kepala Bappeda Kalsel Mahyuni, S.Pd, MT menyampaikan indikator makro daerah untuk laju pertumbuhan ekonomi Prov. Kalsel 3.48, sedangkan Kab. HSS lebih tinggi 4.18. Pada tingkat pengangguran terbuka, Prov. Kalsel 4.95 sementara Kab. HSS lebih baik berada pada 2.44%, bahkan tingkat pengangguran terbuka ini terendah se Kalsel. Kemudian untuk indeks gini ratio, Prov. Kalsel 3.25, sedangkan Kab. HSS 0.275, terendah kedua sesudah Kab. Tala.Kemudian Ketua DPRD H. Akhmad Fahmi, SE mengatakan, musrenbang RKPD yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat menjadi komunikasi yang lebih intensif dalam rangka menghasilkan program dan kegiatan yang partisipatif dan selaras untuk melaksanakan tahun ke 5 RPJMD Kab. HSS tahun 2023 sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.”Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal, diharapkan masukan maupun aspirasi masyarakat yang didapat ketika pelaksanaan, terakomodir dalam RKPD dan selanjutnya bisa masuk dalam rencana kerja perangkat daerah,” harapnya.Sebelum dimulainya pelaksanaan Musrenbang Kab. HSS ini, Kepala Bappelitbangda Kab. HSS M. Arliyan Syahrial, M.IP melaporkan dari hasil musrenbang kecamatan dan input pokok-pokok pikiran, terdapat 346 usulan terdiri dari 67,80% infrastruktur, 16,80% ekonomi, serta 15,40% sosial budaya, dan sebanyak 706 usulan pokok pokok pikiran DPRD Kab. HSS.Musrenbang ini dihadiri Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, S.AP, MA, Forkopimda Kab. HSS, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Wakil Kepala Dinas PUPR Provinsi, Kepala Balai Sungai Wilayah III Prov. Kalsel, Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan Bappeda Kab. Tapin, Ketua TP. PKK, Ketua GOW, Ketua Gatriwara, Ketua DWP, Ketua MUI Kab. HSS, Pimpinan BUMN/BUMD, Camat, serta undangan lainnya.(Kominfo-HSS/Agtf/15032022)
