Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali mengambil langkah penting dalam menjaga dan mengelola aset daerah. Seperti nakhoda yang ingin kapalnya tetap kokoh menghadapi ombak, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap barang milik daerah bisa tercatat dengan jelas dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Hal ini tampak dalam Rapat Paripurna Lanjutan Tingkat I DPRD Kabupaten HSS, Selasa (4/11/2025), di ruang rapat lantai II Gedung DPRD HSS. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD H. Muhammad Kusasi, S.E., S.AP., M.M., didampingi Wakil Ketua I H. Husnan, S.Ag., serta dihadiri para anggota DPRD, jajaran eksekutif, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan camat se-Kab. HSS.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Menurutnya, pemerintah daerah sepakat bahwa pengelolaan aset harus dilakukan lebih profesional, akuntabel, dan transparan untuk menjawab kebutuhan publik.
Sekda menjelaskan bahwa inventarisasi BMD bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari pengamanan aset secara menyeluruh. Inventarisasi mencakup aset yang sudah terdata maupun yang belum tercatat dengan baik, termasuk pemanfaatannya agar tidak terbuang sia-sia.
“Output dari inventarisasi ini akan menjadi dasar penting dalam upaya pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terang Drs. H. Muhammad Noor.
Sekda juga memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan masukannya. Harapannya, pembahasan selanjutnya dapat berjalan lebih mendalam sehingga menghasilkan aturan yang kuat dan mudah diterapkan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi harapan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, serta berpihak pada pelayanan publik. Dengan regulasi yang jelas, aset daerah bisa bermanfaat seperti jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
