Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSS menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan dua agenda utama, yakni penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar pada Senin (14/7/2025), dan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD H. Husna, S.Ag, dan dihadiri oleh Bupati HSS H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten HSS.
Dalam paparannya, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menyampaikan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan realisasi anggaran, kondisi ekonomi makro, serta kebutuhan prioritas daerah. Beliau menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja, mempercepat pelaksanaan program prioritas, dan menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Perubahan APBD ini mencerminkan komitmen kami dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Bupati.
Setelah penyampaian nota keuangan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan eksekutif terhadap masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Setiap fraksi menyampaikan pandangan dan saran strategis, yang kemudian ditanggapi secara resmi oleh pihak eksekutif.
Berikut garis besar tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi:
Fraksi PKS: Pemerintah daerah sepakat pentingnya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang sejalan dengan visi daerah “Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis”.
Fraksi NasDem: Pemkab menyambut baik dukungan terhadap perubahan APBD sebagai langkah penyesuaian belanja yang lebih efektif untuk pencapaian target pembangunan.
Fraksi Golkar: Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta fokus pada program-program prioritas.
Fraksi PKB: Sorotan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur menjadi perhatian serius. Bupati telah menginstruksikan penanganan jalan rusak, kebersihan, serta penataan parkir di pasar.
Fraksi PDIP: Pemerintah berkomitmen menjaga kinerja pembangunan, serta mendorong penguatan UMKM, pemasaran produk lokal, dan pengembangan sektor pariwisata daerah.
Fraksi Gerindra: Pemerintah mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah yang lebih baik, serta penguatan sektor unggulan secara konsisten dan terukur.
Fraksi PPP Gelora: Pemerintah menekankan pentingnya transparansi, penguatan fungsi pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.
Rangkaian rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut oleh alat kelengkapan dewan.