Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui perluasan akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS, H. Zulkifli, S.Sos., M.AP, dan berlangsung di Aula Rakat Mufakat Setda Kabupaten HSS, Jumat (20/2).
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agung Setiawan Prasetya, para kepala perangkat daerah, Tim Pakar Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perwakilan perbankan BUMD, serta para Kepala Bagian Setda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas usulan program kerja TPAKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun program yang diusulkan meliputi: Pertama, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), yang menyasar pelaku UMKM dan perempuan. Kedua, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dengan sasaran pelajar, santri, mahasiswa, pemuda, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketiga, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan, yang menyasar UMKM, pelajar, petani, peternak, pekebun, nelayan, serta perempuan. Keempat, Ekosistem Bank Sampah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan perempuan. Kelima, Product/Business Matching yang ditujukan bagi pelaku UMKM dan perempuan.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga statistik, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program-program TPAKD Tahun 2026 dapat menjadi pijakan kuat menuju pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
