BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Kalsel Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung khidmat di Ballroom Neptunus, Hotel Galaxy, Banjarmasin, pada Kamis (18/12/2025). Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, S.Sos, M.AP, didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten HSS, Kiky Rahmawati, ST, MT, beserta jajaran.
Inspektur Daerah Provinsi Kalsel selaku Ketua Panitia Pelaksana, Akhmad Fydayeen, S.H, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa kualitas pengawasan berkorelasi langsung dengan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sasaran dan jadwal pengawasan yang adaptif serta kolaboratif.
“Hasil Rakorwasda ini akan dijadikan masukan penting untuk menyusun peta pengawasan tahun 2026 yang akan disampaikan ke tingkat nasional. Tujuannya agar program di daerah selaras dengan kebijakan pusat, sehingga mampu mendukung program strategis nasional secara efektif,” ujar Akhmad Fydayeen.
Acara rakor ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Susanto, S.Sos, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran APIP dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih.
Guna memperkuat materi pengawasan, panitia menghadirkan narasumber berkompeten dari berbagai instansi, di antaranya dari
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan serta unsur terkait lainnya.
Kegiatan ini diikuti oleh para Wakil Bupati se-Kalimantan Selatan, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, serta perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalsel. Sepanjang sesi pertama, Wakil Bupati HSS H. Suriani tampak antusias duduk menyimak seluruh rangkaian pemaparan materi bersama para Wakil Bupati lainnya. Kehadiran pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kuat Kabupaten HSS dalam menindaklanjuti hasil pengawasan demi perbaikan kinerja birokrasi di masa mendatang.
(Kominfo-HSS/AJP/18122025)
