Bertempat di aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). dilaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs.H. Muhammad Noor, M.AP dan diikuti oleh beberapa Kepala OPD, Kepala Bagian serta pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Tito Hartono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalsel Banjarmasin, Iwan Pramono Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan HSS Kandangan dan Yuswiyanto Budi S, Kabid Kepesertaan BPJS. (Selasa, 14/09).
Tito Hartono menjelaskan tentang pentingnya keikutsertaan para pekerja baik di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pekerja Sektor Swasta dan UMKM di HSS. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Hulu Sungai Selatan yang selama ini sangat proaktif untuk mengikutsertakan para pekerja, honorer dan tenaga teknis non ASN di lingkungan Pemkab HSS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, walaupun masih ada beberapa OPD yang belum melengkapi data dan administrasi karyawannya.
“Kami berterima kasih kepada Pemkab HSS, karena 100% tenaga kerja non ASN sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan kami juga mengharapkan agar Pemkab Hulu Sungai Selatan bisa terus mensosialisasikan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja sektor swasta dan UMKM di daerah ini” ungkapnya.
Ditambahkannya pula bahwa mulai Tahun 2020, BPJS telah menganugerahkan Reward & Penghargaan berupa Anugerah Paritrana kepada pihak yang berhasil dalam meningkatkan kesadaran pentingnya Jaminan Sosial, baik lembaga pemerintah seperti Pemerintah Daerah, Provinsi & Kabupaten, maupun lembaga swasta dan perusahaan.
Dalam kesempatan Rapat Koordinasi kali ini, Sekda Muhammad Noor sangat mengapresiasi program yang telah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Mencermati data yang dipaparkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dirinya mengharapkan agar data peserta khususnya para honorer dan pekerja non ASN untuk segera diperbaharui dan diperbaiki, karena ternyata masih ada beberapa ketidak sesuaian data.
“Kami mengharapkan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan nanti bisa berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyempurnaan data. Ini sangat penting dilakukan karena Pemkab Hulu Sungai Selatan sudah berkomitmen dengan mengeluarkan kebijakan berupa regulasi dan alokasi dana APBD, untuk melindungi para karyawan dan tenaga honorer non ASN. Jangan sampai nanti pada saat diperlukan ternyata terkendala akibat data yang tidak sinkron. Tentu hal ini akan mengakibatkan kebijakan kita menjadi kurang efektif” tegasnya.
Untuk hal ini pihak BPJS Ketenagakerjaan berjanji akan segera memutakhirkan data terbaru, dan akan diserahkan ke Pemkab HSS melalui Dinas terkait sebagai pegangan database.
Turut hadir dalam rapat koordinasi kali ini Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKP, Kepala Dinas PM PTSP, Kepala Bagian Kesra dan Kepala Bagian Hukum Setda HSS.
(Kominfo-HSS/AJP/14092021)
