Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, S.Sos., M.AP., menghadiri Zoom Meeting Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan Korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (08/07/2025) di Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten HSS.
Rapat koordinasi virtual tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten HSS dan para pemangku kepentingan terkait.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait evaluasi pelaksanaan PBJ, tindak lanjut hasil pengawasan, serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna mengoptimalkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, turut ditekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam pengawasan dan evaluasi pengadaan strategis.
Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten HSS berkomitmen untuk terus mengawal dan menindaklanjuti berbagai arahan serta masukan yang telah disampaikan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, khususnya yang disampaikan oleh Maruli Tua, terkait upaya pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten HSS mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan. Semua hal yang disampaikan akan menjadi perhatian serius bagi kami, termasuk oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh Kepala OPD terkait,” ujar H. Suriani.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP bersama Kepala OPD terkait turut menyampaikan paparan sebagai tanggapan atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, khususnya berkaitan dengan proyek strategis PBJ tahun 2025 di Kabupaten HSS.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Satgas KPK Wilayah III Kalimantan Selatan, perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Inspektur Kabupaten HSS, para Kepala OPD yang terkait dengan proyek strategis, serta Kepala Bagian PBJ Kabupaten HSS.